AD/ART FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH

ANGGARAN DASAR
FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH

MUQODDIMAH

Bismillahirrahmaanirrahim

Bahwa sesungguhnya Diniyah Takmiliyah merupakan Lembaga Pendidikan non formal yang  secara spesifik menggali dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam yang dapat meletakkan  dasar-dasar keilmuan untuk menciptakan masyarakat beriman, bertaqwa dan berakhlaqul karimah.

Bahwa sesungguhnya kelahiran dan perjuangan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT ) merupakan yang tak terpisahkan dari upaya cita-cita pendiri Republik Indonesia untuk berkhidmat kepada perjuangan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju terwujudnya secara utuh dan berkelanjutan bila seluruh komponen bangsa serta potensi yangada, termasuk Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT ).

Bahwa cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dan upaya-upaya pembangunan nasional hanya terwujud secara utuh dan berkelanjutan bila seluruh komponen bangsa serta potensi yang ada, termasuk Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT ).

Menyadari bahwa dengan kondisi pendidikan diniyah di tanah air Indonesia adalah merupakan pendidikan tertua dibandingkan dengan pendidikan yang lain.

Atas dasar pemikiran tersebut, dengan ini disusunlah Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT ) sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
1. Organisasi ini bernama Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, disingkat FKDT yang didirikan pada tanggal 14 April 2012
2. Pusat organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB II
AQIDAH DAN ASAS

Pasal 2
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, adalah organisasi yang beraqidah Islam ahli sunnah wal jamaah.

Pasal 3
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, organisasi yang berasaskan Pancasila.

BAB III
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4
Tujuan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah ( FKDT ) adalah mewujudkan Pendidikan yang Islami, demokratis adil dan sejahtera.

Pasal 5
Untuk mewujudkan tujuan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah tersebut, maka usaha-usaha yang dilakukan adalah :
1.  Di bidang agama adalah mengaktualisasikan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.  Di bidang pendidikan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang kritis dan berakhlakul karimah.
3.  Di bidang sosial mengupayakan perwujudan masyarakatyag menjunjung tinggi harkat dan martabat  manusia  denga  tetap  berusaha  memelihara  jati  diri  guru  diniyah  sertameningkatkan harkat dan martabat bangsa.
4.  Di bidang ekonomi mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru dan diniyah secara merata, adil dan demokratis.
5.  Di bidang lainnya yaitu meningkatkan hubungan dan komunikasi sama dengan intansi-instansi terkait, berbagai organisasi keagamaan, kebangsaan, kemasyarakatan dan organisasi sosial serta organisasi profesi lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB IV
KEDAULATAN

Pasal 6
Kedaulatan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah ( FKDT ) berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional (Munas).

BAB V
SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 7
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah ( FKDT ) bersifat organisasi profesi, sosial, kemasyarakatan dan keagamaan.

Pasal 8
Fungsi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah ( FKDT ) sebagai berikut :
1.  Wadah silaturahmi.
2.  Wadah koordinasi, konsultasi dan interaksi.
3.  Wadah pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).

BAB VI
ATRIBUT

Pasal 9
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah ( FKDT ) mempunyai lambing hymne dan atribut lainnya yang penggunaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 10
1.  Anggota Kelembagaan, yaitu Diniyah Takmiliyah se- Indonesia yang terdaftar di Kementerian Agama
2.  Anggota  perorangan, yaitu semua guru yang mengajar pada Diniyah Takmiliyah yang terdaftar
3.  Anggota  Kehormatan, yaitu individu yang dianggap peduli dan mau berkontribusi dalam memajukan Diniyah Takmiliyah
4.  Tata cara penerimaan anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 11
Anggota Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah ( FKDT  ) mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
STRUKTUR ORGANISASI DAN MASA BAKTI

Pasal 12
Kepengurusan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah mempunyai tingkatan sebagai berikut :
1.  Pengurus FKDT di tingkat pusat, selanjutnya disebut Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang disingkat DPP-FKDT, berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
2.  Pengurus FKDT di tingkat provinsi, selanjutnya disebut Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang disingkat DPW-FKDT, berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
3.  Pengurus FKDT di tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang disingkat DPC-FKDT, berkedudukan di Ibu KotaKabupaten/Kota.
4.  Pengurus FKDT di tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Pengurus Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah  yang  disingkat  PAC-FKDT, berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan.

Pasal 13
Susunan dan personalia pengurus FKDT diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14
Masa bakti pengurus FKDT diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 15
Hak dan kewajiban pengurus FKDT diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XI
BERMUSYAWARAH

Pasal 16
1.  Bentuk permusyawaratan adalah, Munas, Muswil, Muscab, dan Musyawarah Anak Cabang
2.  Jenis permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
KEUANGAN

Pasal 17
1.  Keuangan organisasi didapat dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha lain yang kekal dan sah.
2.  Pengelolaan keuangan dilakukan oleh masing-masing tingkatan kepengurusan.

BAB XIII
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 18
1.  Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Munas yang khusus diadakan untuk itu,dengan ketentuan Quarum dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2.  Tata cara pembubaran organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3.  Kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan diatur lebih lanjut oleh Munas.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
1.  Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.
2.  Anggaran dasar ini hanya dapat diubah oleh Munas.
3.  Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Jakarta
Pada Tanggal  : 14 April 2012

MUNAS I
FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH (FKDT )

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua
(Sumitro, S Pd. I)

Sekretaris
(Nuruddin, S.Ag)



ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH

BAB I
MAKNA LAMBANG DAN PENGGUNAAN LAMBANG


Pasal 1
1. Berbentuk Segi Lima ( Rukun Islam & Pancasila )
2. warna dasar putih ( kesucian perjuangan )
3. bintang ( tingginya cita2 kepada allah )
4. padi & kapas ( kesejahteraan guru dan warga diniyah )
5. kitab terbuka ( sumber ilmu, al qur`an dan assunnah )
6. tangan berjabat ( kekokohan silaturrahim )
7. pena ditengah kitab ( belajar yang terus menerus )

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2
Anggota FKDT terdiri dari :
1.  Anggota Kelembagaan
2.  Anggota  perorangan, terdiri dari : kepala, wakil kepala dan guru diniyah yang masih aktif mengajar dan atau masih mengurus pendidikan diniyahula, wustha dan ‘ulya.
3.  Anggota kehormatan ialah setiap orang yang dianggap telah berjasa kepada organisasi dan
disetujui penetapannya serta disahkan oleh rapat Pengurus Harian FKDT.

BAB III
KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

Pasal 3
Anggota FKDT berkewajiban :
1.  Memiliki keterikatan secara formal maupun moral serta menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan organisasi.
2.  Menunjukkan kesetiaan kepada organisasi.
3.  Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan dan keputusan organisasi FKDT.
4.  Mengikuti secara aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi.
5.  Mendukung dan mensukseskan seluruh pelaksanaan program organisasi.

BAB IV
HAK ANGGOTA

Pasal 4
Angota FKDT berhak :
1.  Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
2.  Memperoleh pelayanan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan dari organisasi.
3.  Menghadiri rapat anggota, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun.
4.  Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau memegang jabatan lain yang diamanatkan kepadanya.
5.  Mengadakan pembelaan terhadap keputusan organisasi tentang dirinya.
6.  Mendapat kemaslahatan dari kegiatan-kegiatan FKDT.

BAB V
TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 5
1.  Penerimaan anggota dapat dilakukan di tingkat Kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi domosili calon anggota.
2.  Tata cara pengelolaan administrasi penerimaan anggota diatur oleh pengurus pusat.
3.  Pengusulan anggota kehormatan dilakukan atas usul rapat harian pengurus Kecamatan, rapat harian pengurus Kabupaten/kota, rapat harian pengurus propinsi dan rapat harian pengurus pusat, setelah usulan memperoleh persetujuan pengurus pusat diberikan keputusan penetapan.

BAB VI
BERHENTI DARI ANGGOTA

Pasal 6
1.  Anggota biasa dan anggota kehormatan FKDT berhenti keanggotaannya karena :
a.  Meninggal dunia
b.  Atas permintaan sendiri
c.  Diberhentikan sementara
d.  Diberhentikan tetap.
2.  Surat keputusan pemberhentian anggota dikeluarkan oleh pengurus ditempatnya masing-masing.
3.  Anggota yang diberhentikan sementara/tetap apabila telah dinyatakan melanggar AD/ART

BAB VII
SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI

Pengurus Pusat

Pasal 7
1.  Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPPFKDT) adalah pengurus yang menerima amanat Munas sebagai pengurus dan memegang tanggung jawab tertinggi organisasi baik ke dalam maupun keluar.
2.  Pengurus  Harian  Dewan  Pengurus  Pusat  Forum  Komunikasi  Diniyah  Takmiliyah  (DPPFKDT) terdiri dari :
    a.  Ketua Umum
    b.  8 (delapan) Wakil Ketua
    c.  Sekretaris Jenderal
    d.  8 (delapan) Wakil Sekretaris
    e.  Bendahara umum
    f.  2 (dua) Wakil Bendahara
    g.  Departemen-Departemen
    h.  Lembaga-lembaga.
3.  Kepengurusan Harian Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPPFKDT) di sahkan dengan AKta Notaris dan Menkumham
4.  Kepengurusan Departemen dan Lembaga disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP-FKDT)

Pengurus Wilayah

Pasal 8
1.  Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPWFKDT) adalah pengurus yang menerima amanat Musyawarah Wilayah (Muswil) sebagai pengurus dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat provinsi baik ke dalam maupun keluar.
2.  Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPWFKDT) dapat dibentuk di tiap provinsi atau daerah istimewa dimana telah berdiri paling sedikit lima DPC-FKDT Dalam hal tertentu pengurus provinsi dapat dibentuk oleh pengurus pusat.
3.  Pengurus  Harian  Dewan  Pengurus  Wilayah  Forum  Komunikasi  Diniyah  Takmiliyah  (DPWFKDT) terdiri dari :
a.  Ketua
b.  6 (enam) Wakil Ketua
c.  Sekretaris
d.  6 (enam) Wakil sekretaris
e.  Bendahara
f.  Wakil bendahara
g.  Departemen-departemen
h.  Lembaga-lembaga
4.  Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPWFKDT) disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT).
5.  Kepengurusan Departemen dan Lembaga disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW-FKDT)

Pengurus Cabang

Pasal 9
1.  Pengurus Harain Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPCFKDT) adalah pengurus Kabupaten/Kota yang menerima amanat Musyawarah Cabang (Muscab) sebagai pengurus dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat kabupaten/kota baik ke dalam maupun keluar.
2.  Pengurus Harain Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPCFKDT) dapat dibentuk ditiap kabupaten/kota dimana telah berdiripalingsedikit 3 (tiga) kecamatan.
3.  Pengurus kabupaten/kota terdiri dari :
    a.  Ketua
    b.  4 (empat) wakil Ketua
    c.  Sekretaris
    d.  4 (empat) Wakil sekretaris
    e.  Bendahara
    f.  Wakil Bendahara
    g.  Departemen-Departemen
    h.  Lembaga-lembaga
4.  Pengurus Harain Dewan Pengurus Cabang  Forum  Komunikasi  Diniyah  Takmiliyah  (DPCFKDT) disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW-FKDT)
5.  Pengurus  Departemen  dan  Lembaga  disahkan  dan  ditetapkan  oleh  Dewan  Pengurus
Cabang (DPC-FKDT)

Pengurus Anak Cabang

Pasal 10
1.  Pengurus Harian Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) adalah pengurus Kecamatan yang menerima amanat Musyawarah Anak Cabang untuk dan memegang tanggung jawab di tingkat Kecamatan baik kedalam maupun keluar.
2.  Pengurus Harian Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) dapat dibentuk di daerah Kecamatan.
3.  Pengurus Harian Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) terdiri dari :
    a.  Ketua
    b.  2 ( dua ) Wakil Ketua
    c.  Sekretaris
    d.  2 ( dua ) Wakil Sekretaris
    e.  Bendahara
    f.  Wakil Bendahara
    g.  Departemen-departemen
    h.  Lembaga-lembaga
5.  Pengurus Harian Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) disahkan
dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC-FKDT)

BAB VIII
MASA BAKTI

Pasal 11
1.  Dewan Pengurus Pusat (DPP-FKDT) dipilih untuk masa bakti 5 tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua Umum hanya dapat dipilih untuk dua kali masa bakti.
2.  Dewan Pengurus Wilayah (DPW-FKDT) dipilih untuk masa bakti 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali masa bakti
3.  Dewan Pengurus Cabang (DPC-FKDT) dipilih untuk masa bakti 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali masa Bakti .
4.  Pengurus Anak Cabang  PAC-FKDT) dipilih untuk masa bakti 4 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali masa Bakti .

BAB IX
SYARAT-SYARAT MENJADI PENGURUS

Pasal 12
Seorang anggota FKDT dapat dipilih Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, dan Pengurus Anak Cabang dengan syarat :
1.  Berprestasi, berdedikasi dan loyal kepada organisasi.
2.  Mampu dan aktif menjalankan organisasi.

BAB X
KEWAJIBAN PENGURUS

Kewajiban Dewan Pengurus Pusat (DPP-FKDT)

Pasal 13
Dewan Pengurus Pusat berkewajiban :
1.  Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan Munas, keputusan organisasi.
2.  Melaksanakan Munas.
3.  Memberikan pertanggungjawaban kepada Munas.
4.  Mengesahkan dan menetapkan Dewan Pengurus Wilayah .
5.  Menentukan kebijaksanaan umum sesuai AD/ART untuk menjalankan organisasi.
6.  Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
7.  Memperhatikan saran-saran Dewan Penasehat Pusat.

Kewajiban Dewan Pengurus Wilayah (DPW-FKDT)

Pasal 14
Dewan Pengurus wilayah berkewajiban :
1.  Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam AD/ART keputusan Munas, keputusan musyawarah wilayah, dan raker wilayah.
2.  Melaksanakan musyawarah wilayah (Muswil).
3.  Mengesahkan dan menetapkan pengurus Cabang.
4.  Memberikan pertanggungjawaban kepada musyawarah wilayah.
5.  Memberikan perlidungan dan pembelaan kepada anggotayang memerlukan.
6.  Memperhatikan saran-saran Dewan Penasehat Wilayah.

Kewajiban Pengurus Cabang

Pasal 15
Dewan Pengurus Cabang berkewajiban :
1.  Menjalanakan semua ketentuan yang tercantum dalam AD/ART keputusan Munas, keputusan Muswil, Keputusan Muscab.
2.  Melaksanakan musyawarah Cabang (Muscab)
3.  Mengesahkan dan menetapkan Pengurus Anak Cabang
4.  Memberikan pertanggungjawaban kepada musyawarah Cabang (Muscab).
5.  Memberikan perlidungan dan pembelaan kepada anggotayang memerlukan.
6.  Memperhatikan saran-saran Dewan Penasehat Cabang.

BAB XI
HAK PENGURUS

Hak Dewan Pengurus Pusat

Pasal 16
Dewan Pengurus pusat berhak :
1.  Mengambil kebijakan organisasi tingkat Pusat
2.  Membuat Surat Keputusan dan ketetapan untuk Pengurus Wilayah se Indonesia
3.  Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Pengurus Wilayah atas usulan Pengurus Cabang yang bertentangan dengan AD/ART.
4.  Membekukan Pengurus Wilayah
5.  Memberikan  atau  Menerbitkan  KTA  (Kartu  Tanda  Anggota)  kepada  atau  diri  anggota
kehormatan.

Hak Dewan Pengurus Wilayah

Pasal 17
Dewan Pengurus Wilayah berhak :
1.  Mengambil kebijakan organisasi tingkat Wilayah
2.  Membuat Surat Keputusan dan ketetapan untuk Pengurus Cabang
3.  Membatalkan keputusa atau kebijaksanaan Penguru Cabang atas usulan Pengurus Anak Cabang yang bertentangan dengan AD/ART.
4.  Membekukan Pengurus Cabang
5.  Merekomendasikan Data untuk diterbitkan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada Pengurus Pusat.

Hak Dewan Pengurus Cabang

Pasal 18
Dewan Pengurus Cabang berhak :
1.  Mengambil kebijakan organisasi Pengurus Cabang
2.  Membuat Surat Keputusan dan ketetapan untuk Pengurus Anak Cabang
3.  Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Pengurus Anak Cabang atas usulan Kepala-kepala Diniyah yang bertentangan dengan AD/ART.
4.  Membekukan Pengurus Anak Cabang
5.  Merekomendasikan Data untuk diterbitkan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada Pengurus Wilayah.

BAB XII
PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 19
1.  Pengurus pusat dapat membekukan Pengurus Wilayah dan Pengurus Wilayah dapat membekukan Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang dapat membekukan Pengurus Anak Cabang.
2.  Pembekuan tersebut didasarkan atas keputusan sekurang-kurangnya rapat pengurus harian.
3.  Alasan pembekuan harus benar-benar kuat baik ditinjau dari segi syarat maupun konstitusi organisasi.
4.  Sebelum melakukan pembekuan diberikan peringatan terlebih dahulu.

BAB XIII
PENGGANTIAN PENGURUS

Pasal 20
1.  Penggantian pengurus dapat dilakukan sebelum masa baktinya berakhir apabila pengurus yang bersangkutan tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai pengurus.
2.  Tata cara penggantian pengurus sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pasal ini akan diatur
dalam peraturan organisasi yang dikeluarkan oleh pengurus Pusat.

BAB XIV
PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 21
1.  Apabila terjadi lowongan jabatan dalam masa bakti kepengurusan FKDT, maka diisi oleh pejabat sementara yang ditetapkan dalam rapat plenosampai diselenggarakannya munas, Muswil, Muscab dan Musyawarah Anak Cabang.
2.  Tata cara pengisian lowongan jabatan akan diatur lebih lanjut.

BAB XV
DEWAN PENASEHAT

Pasal 22
1.  Di tingkat Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, Pengurus Anak Cabang dibentuk dewan penasehat yang anggotanya diangkat oleh pengurus di semua tingkatan.
2.  Dewan Penasehat merupakan badan pertimbangan yang berhak memberikan pertimbangan, saran, nasehat baik diminta maupun tidak dilakukan baik secara perorangan maupun kolektif sesuai dengan tingkatan kepengurusan masing-masing.
3.  Dewan penasehat adalah, yang ditunjuk oleh masing-masing tingkat kepengurusan sesuai kebutuhan tingkatan masing-masing,

BAB XVI
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 23
1.  Forum permusyawaratan untuk pengambilan keputusan organisasi meliputi Munas, Rakernas,  Muswil, Rakerwil, Muscab, Rakercab, Musyawarah Anak Cabang, dan Rapat Kerja Anak Cabang.
2.  Rapat untuk pengambilan keputusan organisasi,  meliputi : rapat harian, rapat  pleno, rapat departemen/lembaga dan rapat koordinasi.

Munas

Pasal 24
1.  Munas  sebagai  permusyawaratan dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi diselenggarakan sekali dalam 5 tahun.
2.  Munas diselenggarakan untuk :
    a.  Menilai pertanggungjawaban pengurus pusat.
    b.  Menetapkan program umum organisasi.
    c.  Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga(AD/ART).
    d.  Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan, pendidikan, kebangsaan dan bermasyarakat.
3.  Munas diadakan dan dipimpin oleh pengurus pusat.
4.  Dalam keadaan istimewa dapat diadakan munas luar biasa yang diadakan sewaktu-waktu atas  penetapan pengurus pusat atau atas permintaan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pengurus Cabang dan separuh lebih jumlah pengurus Wilayah yang sah.
5.  Munas dihadiri oleh :
    a.  Pengurus Pusat
    b.  Pengurus Wilayah
    c.  Pengurus Cabang
    d.  Undangan yang ditetapkan panitia.
6.  Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (separuh) lebih satu dari
utusan Wilayah dan utusan Cabang yang sah.
7.  Hak suara diatur sebagai berikut :
Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang masingmasing mempunyai 1 suara.
8.  Acara  tata  tertib  munas  dan  tata  cara  pemilihan  pengurus  dibuat  oleh  pengurus  pusat dengan pengesahan munas.

Rakernas

Pasal 25
1.  Rakernas diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalamsatu periode kepengurusan pusat dan dalam  keadaan  istimewa  dapat  diadakan  sewaktu-waktu atas  penetapan  pengurus  pusat atau atas permintaan paling sedikit separuh lebih dari jumlah pengurus provinsi yang sah.
2.  Rakernas diadakan dan dipimpin oleh pengurus pusat.
3.  Rakernas dianggap sah apabila dihadiri oleh sepuluh lebih dari jumlah pengurus provinsi
yang  sah  setiap  keputusan  dianggap  sah  apabila  telah  disetujui  oleh  separuh  lebih  dari
jumlah suara yang sah.
4.  Rakernas diadakan untuk :
a.  Merumuskan penjabaran program kerja FKDT
b.  Melakukan penilaian atas pelaksanaan program kerja FKDT.
c.  Membicarakan masalah-masalah penting yang timbul diantara dua munas.
d.  Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan munas.
5.  Rakernas dihadiri oleh :
a.  Pengurus Pusat
b.  Pengurus Provinsi
c.  Undangan yang ditetapkan panitia.

Musyawarah Wilayah

Pasal 26
1.  Musyawarah Wilayah diselenggarakan 5 tahun sekali oleh Dewan Pengurus Wilayah atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktuatau penetapan Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Wilayah atau atas permintaan paling sedikit separuh Cabang yang sah.
2.  Musyawarah Wilayah diadakan untuk :
    a.  Memintai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah.
    b.  Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Wilayah.
    c.  Memilih Dewan Pengurus Wilayah.
3.  Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :
    a.  Dewan Pengurus Wilayah
    b.  Dewan Pengurus Cabang.
    c.  Utusan yang ditetapan panitia.
4.  Dalam pemilihan pengurus masing-masing pengurus Cabang mempunyai 1 (satu) suara Dewan Pengurus Wilayah tidak memiliki hak suara.

Rapat Kerja Wilayah

Pasal 27
1.  Rapat kerja Wilayah diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh Dewan Pengurus Wilayah.
2.  Rapat kerja Wilayah diadakan untuk :
    a.  Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telahdilaksanakan.
    b.  Merancang pelaksanaan program selanjutnya.
    c.  Menjabarkan keputusan-keputusan organisasi.
    d.  Membahas hal-hal yang dianggap perlu.
3.  Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh :
    a.  Dewan Pengurus Wilayah
    b.  Dewan Pengurus Cabang.
    c.  Utusan yang ditetapkan panitia.

Musyawarah Cabang

Pasal 28
1.  Musyawarah Cabang diselenggarakan 5 (empat) tahun sekali oleh Dewan Pengurus Cabang atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atau penetapan Dewan Pengurus Cabang atau atas permintaan paling sedikitseparuh dari jumlah Pengurus Anak Cabang.
2.  Musyawarah Cabang diadakan untuk :
    a.  Menilai pertanggungjawaban pengurus Cabang.
    b.  Menetapkan program kerja pengurus Cabang.
    c.  Memilih pengurus Cabang.
    d.  Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
3.  Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
    a.  Pengurus Cabang
    b.  Pengurus Anak Cabang.
    c.  Utusan yang ditetapan panitia.
4.  Dalam pemilihan pengurus masing-masing pengurus kecamatan mempunyai 1 (satu) suara pengurus Cabang tidak memiliki hak suara.

Rapat Kerja Cabang

Pasal 29
1.  Rapat kerja Cabang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh pengurus Cabang.
2.  Rapat kerja Cabang diadakan untuk :
    a.  Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telahdilaksanakan.
    b.  Merancang pelaksanaan program selanjutnya.
    c.  Menjabarkan keputusan-keputusan organisasi.
    d.  Membahas hal-hal yang dianggap perlu.
3.  Rapat kerja Cabang dihadiri oleh :
    a.  Pengurus Cabang
    b.  Pengurus Anak Cabang.

Musyawarah Anak Cabang

Pasal 30
1.  Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan 4 tahun sekali oleh Pengurus Anak Cabang atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktuatas penetapan Pengurus Cabang atau Pengurus Anak Cabang atas permintaan paling sedikit separuh dari jumlah Pengurus Anak Cabang yang sah.
2.  Musyawarah Anak Cabang diadakan untuk :
    a.  Menilai pertanggungjawaban pengurus Anak Cabang.
    b.  Menetapkan program kerja pengurus Anak Cabang.
    c.  Memilih pengurus Anak Cabang.
    d.  Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
3.  Musyawarah kecamatan Anak Cabang Anak Cabang dihadiri oleh :
    a.  Pengurus Anak Cabang
    b.  Anggota.
    c.  Utusan yang ditetapan panitia.
4.  Dalam pemilihan pengurus masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) suara pengurus Anak Cabang tidak memiliki hak suara.

Rapat Kerja Anak Cabang

Pasal 31
1.  Rapat kerja Anak Cabang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh pengurus Anak Cabang.
2.  Rapat kerja Anak Cabang diadakan untuk :
    a.  Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telahdilaksanakan.
    b.  Merancang pelaksanaan program selanjutnya.
    c.  Mengabarkan keputusan-keputusan organisasi.
    d.  Membahas hal-hal yang dianggap perlu.
3.  Rapat kerja Anak Cabang dihadiri oleh :
    a.  Pengurus Anak Cabang
    b.  Anggota.

Rapat Anggota

Pasal 32
1.  Rapat anggota diseleggarakan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali oleh Pengurus Anak Cabang atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pengurus Anak Cabang atau atas permintaan paling sedikit separuh jumlah anggota.
2.  Rapat anggota dianggap sah apabila dihadiri separuhlebih jumlah anggota yang sah, kecuali dalam keadaan memaksa atas persetujuan yang hadir, pengurus Kecamatan dapat mensahkan rapat anggota tersebut.
3.  Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh separuh lebih dari jumlah yang hadir, termasuk anggota-anggota Pengurus Anak Cabang.
4.  Bila dalam pemungutan suara diperoleh suara sama, maka diadakan pemungutan suara ulang sekali. Dan jika keadaan suara masih tetap sama maka ketua Pengurus Anak Cabang, mempunyai suara menentukan.
5.  Setiap anggota yang hadir mempunyai hak  suara, sedangkan setiap calon anggota yang hadir hanya mempunyai hak mengemukan pendapat.
6.  Setiap anggota yang  hadir, termasuk anggota-anggota Pengurus Anak Cabang dalam pemungutan suara tentang satu masalah masing-masingmempunyai satu suara pemilihan Pengurus anggota Pengurus Anak Cabang tidak mempunyai hak suara.
7.  Rapat anggota diadakan untuk membicarakan :
a.  Pelaksanaan kegiatan dan program organisasi.
b.  Hal-hal lain yang menyangkut kepentingan anggota.

Rapat-Rapat Lain

Pasal 33
1.  Rapat pleno adalah rapat pengurus pleno untuk membahas dan memutuskan sesuatu setiap 6 (enam) bulan sekali.
2.  Rapat harian adalah rapat pengurus harian untuk membahas dan memutuskan hal-hal tertentu yang diselenggarakan setiap 1 (satu) bulansekali.
3.  Rapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan antar tingkat kepengurusan FKDT untuk membahas hal kegiatan atau program tertentu di lingkungan FKDT .
4.  Rapat departemen adalah rapat intern atau antar departemen untuk membahas pemrogramprogram organisasi.
5.  Rapat koordinasi yang dimaksud dengan ayat 3 ini adalah Rakornas untuk tingkat Pusat, RakorWil untuk tingkat Propinsi, Rakorcab untuk tingkat kabupaten/kota.

BAB XVII
QUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 34
Permusyawaratan dan rapat adalah sah apabila memenuhi quorum yakni yang dihadiri separuh lebih jumlah peserta.

Pasal 35
Pengambilan keputusan pada asasnya dilakukan secaramusyawarah untuk mufakat dan apabila
hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 36
1.  Khusus tetang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.
2.  Untuk hal ini keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)
dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XVIII
KEUANGAN

Pasal 37
Keuangan organisasi di dapat dari :
1.  Iuran anggota
2.  Sumbangan yang tidak mengikat yang didapat dari bantuan para dermawan, instansi pemerintah dan badan-badan swasta yang tidak mensyaratkan sesuatu kepada organisasi.
3.  Usaha lain yang halal dan sah yaitu usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syara dan atau hukum negara.

BAB XIX
TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 38
Tata cara pemilihan pengurus diatur dalam tata  tertib  pemilihan  pada  masing-masing  tingkat kepengurusan FKDT dengan azas musyawarah, mufakat, adil dan demokratis.

BAB XX
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 39
1.  Usul pembubaran organisasi dapat diterima apabila diajukan secara tertulis kepada pengurus pusat oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah pengurus Kabupaten/Kota dan pengurus provinsi yang sah dan meliputi separuh lebih dari jumlah yang sah.
2.  Untuk membicarakan usul pembubaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah usul diterima, maka pengurus pusat menyelenggarakan munas luar biasa.
3.  Munas luar biasa dianggap sah apabila dihadiri olehsekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat)
dari jumlah pengurus provinsi dan pengurus Kabupaten/Kota yang sah.

BAB XXI
P E N U T U P

Pasal 40
1.  Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diaturoleh pengurus pusat.
2.  ART ini hanya dapat dirubah oleh Munas.
3.  Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Munas danberlaku sejak tanggal ditetapkan.

MUNAS I
FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH
FKDT

Di tetapkan di  : Jakarta
Pada tanggal  : 14 April 2012

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua
      
(Sumitro, S. Pd. I)

Sekretaris

(Nuruddin, S. Ag)